Surakarta – Menindaklanjuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia mengenai konsep Kampus Merdeka, Fakultas Ilmu Tarbiyah (FIT) IAIN Surakarta turut merespon dengan melaksanakan Workshop Penyiapan Kurikulum Kampus Merdeka, Rabu (1/7), di Syariah Hotel Solo. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menanggapi penyelenggaraan system pendidikan di Indonesia sehingga perlu adanya respon aktif dari seluruh institusi pendidikan, tidak terkecuali lingkup PTKIN, khususnya IAIN Surakarta.
Workshop penyiapan kurikulum ini diikuti oleh seluruh dosen dan karyawan di lingkungan FIT. Hal ini bertujuan untuk melakukan pembaruan dan re-desain kurikulum sehingga mampu secara optimal memfasilitasi dan memenuhi hak-hak mahasiswa.
Acara workshop dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Akademik IAIN Surakarta, Dr. Imam Ma’ruf, S.Ag., M.Pd. Pihaknya menyampaikan bahwa mulai tahun depan, setiap prodi diharapkan mampu menyiapkan kurikulum kampus merdeka yang disusun dan dibukukan secara rapi. Dalam hal ini, IAIN Surakarta sebagai salah satu PTKIN, pada dasarnya memiliki tugas penting untuk dapat mengintegrasikan dimensi akhlak dengan dimensi profesional. Selain itu, IAIN Surakarta di dalam melaksanakan dua mandate tersebut, diarahkan untuk mencapai empat dimensi, yakni: religiosity, modernity, civility, dan professional. Dengan demikian, adanya program kurikulum yang disusun harus didesain sedemikian rupa sehingga mampu menggambarkan keempat dimensi yang telah ditentukan.
Turut hadir sebagai narasumber workshop, Prof. Dr. H. Sutrisno, M.Ag.dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam isiannya, pihaknya menjelaskan mengenai pentingnya re-desain kurikulum, khususnya pada FakultasTarbiah dan Keguruan, yang mengacu pada standar KKNI, SNPT, dan kebijakan mengenai Kampus Merdeka.
Menurutnya, terobosan Mendikbud ini didasarkan pada maraknya fenomena pengangguran (jobless) terdidik di Indonesia yang semakin bertambah sehingga dibutuhkan kurikulum baru agar setiap lulusan perguruan tinggi mampu memperoleh pekerjaan secara lebih mudah. Di samping itu, perlu adanya kebijakan untuk mendekatkan dunia akademik dengan dunia kerja. Salah satunya, muncul kebijakan bahwa mahasiswa berhak mendapatkan kesempatan belajar di luar prodinya selama tiga semester, yaitu satu semester kuliah di luar prodinya, dan dua semester belajar atau kegiatan di luar kampus.
KebijakanKampus Merdeka ini menjadi langkah awal dari rangkaian kebijakan Kemendikbud untuk perguruan tinggi. Setiap elemen di perguruan tinggi harus merespon dengan cepat dan member dukungan terbaik untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Semoga workshop penyiapan kurikulum kampus merdeka yang telah diselenggarakan dapat member gambaran kepada dosen dan karyawan FIT untuk melakukan re-desain kurikulum dan mampu melaksanakan setiap program kurikulum dalam program kampus merdeka.
